Walau telah 80 tahun menghirup udara kemerdekaan, namun Republik Indonesia ternyata belum sepenuhnya merdeka di udara.
Hal itu disampaikan mantan Kepala Staf TNI Angkatan Udara Marsekal TNI (Purn.) Chappy Hakim, dalam diskusi terbatas bertajuk “Kedaulatan Negara di Udara: Perspektif Politik, Hukum, dan Strategi Nasional Indonesia” yang diselenggarakan Program Pascasarjana Ilmu Politik S3 FISIP Universitas Nasional (UNAS), Sabtu, 26 Juli 2025.
Chappy yang menjadi orang nomor satu di TNI AU pada periode 2002-2005 menjadi pembicara utama dalam diskusi tersebut. Ketua Pusat Studi Air Power Indonesia ini menyoroti pentingnya ruang udara sebagai unsur vital dalam kedaulatan dan pertahanan nasional.
Ia menekankan bahwa Indonesia belum sepenuhnya merdeka di udara, dan mendorong adanya political will untuk mengakhiri ketergantungan terhadap pengaturan wilayah udara oleh pihak asing, khususnya dalam konteks pengelolaan wilayah udara EX Flight Information Region (FIR) Singapura dan beberapa aspek lain seperti Airways diatas ALKI.
Diskusi dipandu oleh Nisa Yusuf yang bertindak sebagai moderator, dan berlangsung interaktif dengan partisipasi aktif dari para peserta. Hadir dalam forum ini mahasiswa program S3 dan S2 Ilmu Politik, beberapa dosen, serta civitas akademika Universitas Nasional.
Sejumlah tokoh akademik dan praktisi yang hadir antara lain Dr. Irma Indrayani, Harry Darmawan, Maskas, Nur Munir, Suwedi Rasyid, Imam Sumarsono, Infa Wilindaya serta jurnalis senior dan host Satu Meja Kompas TV, Budiman Tanuredjo.
Diskusi ini membahas beberapa pertanyaan mendasar terkait isu kedaulatan udara Indonesia, antara lain tentang Seberapa penting wilayah udara bagi kepentingan nasional Indonesia? Siapa yang bertanggung jawab menjaga kedaulatan udara suatu negara? Bagaimana konsep kedaulatan udara ditinjau dari perspektif ilmu politik, hukum nasional, dan hukum internasional? Dan Apakah Indonesia sudah sepenuhnya merdeka dan berdaulat di udara?
Ketua koordinator penyelenggara, Mohammad Noer, Ph.D, Dosen UNAS dan Ketua AIPI Jakarta, menegaskan perlunya sinergi antara pemikiran akademik dan kebijakan publik dalam memperjuangkan penguatan kedaulatan negara, khususnya di sektor udara.
Acara ini menjadi ruang refleksi dan pertukaran gagasan yang produktif antar kalangan akademik, militer, dan media, serta menegaskan urgensi penguatan kapasitas nasional dalam pengelolaan wilayah udara sebagai bagian integral dari kedaulatan negara. Kegiatan tersebut diselenggarakan antara lain sebagai tanggung jawab moral sekaligus keperdulian sosial dari kelompok Civil Society yang merupakan salah satu dinamika dalam kehidupan berdemokrasi yang sehat.
Diskusi diakhiri foto bersama dan penyerahan buku kedirgantaraaan hasil karya tulis Chappy Hakim untuk Ketua Koordinator Penyelenggara Mohammad Noer, Ph.D serta seluruh peserta. 
KOMENTAR ANDA